Contoh Penulisan Surat Gugatan Perdata yang Benar dan Formatnya

Makalah.id – Surat gugatan perdata adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan untuk menuntut hak atas suatu sengketa. Dalam perkara gugatan selalu ada dua pihak yang saling berhadapan, pihak ini disebut penggugat dan juga tergugat. Surat gugatan perdata merupakan dasar atas adanya landasan pemeriksaan ataupun pembuktian validitas dari suatu hak. Sifat dari surat gugatan perdata adalah resmi sehingga dalam format penulisannya harus sesuai dengan struktur tata persuratan. Penulisan surat ini berbeda dengan surat dinas perusahaan atau pemerintah.

Syarat syarat surat gugatan perdata :

  1. Bersifat formil
  2. Dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang disesuaikan dengan kompetensi relative dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Penulisan alamat ini harus tegas, jelas dan sebaik mungkin untuk meminimalisir salah alamat atau ketidak sesuaian yang bisa mengakibatkan gugatan mengalami cacat formil dan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard)
  3. Penulisan surat gugatan harus terdapat tanggal
  4. Surat harus ditanda tangani pihak penggugat atau wakilnya (penguasanya)
  5. Terdapat identitas para pihak meliputi nama lengkap (termasuk gelar) ataupun alias, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, agama, kebangsaan dan pekerjaan. Identitas ini diperuntukkan untuk menyampaikan panggilan ataupun pemberitahuan
  6. Harus ada posita (fundamentum petendi) yang merupakan dalil dalil konkret mengenai kejadian ataupun peristiwa yang harus dijelaskaan secara urut dan sistematis. Deskripsi ini merupakan penjelasan terhadap dasar perkara. Posita harus berisi objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan tergugat dan uraian kerugian yang diderita
  7. Wajib mengandung petitium yang merupakan isi dari apa yang diharapkan atau diminta oleh pihak penggugat kepada tergugat, agar diputuskan oleh hakim didalam persidangan. Isi dari petitium harus singkat, jelas dan padat karena tuntutan harus jelas agar dapat diterima hakim. Didalam petitium dibagi menjadi tiga bagian yaitu tuntutan pokok atau primer, tuntutan tambahan, tuntutan subsidier ataupun pengganti

Surat gugatan boleh mengalami perubahan gugatan selama tidak merugikan kepentingan dari pihak tergugat untuk membela diri. Perubahan ini biasanya boleh terjadi hanya pada satu segi saja dan dengan kondisi tanpa merugiakan segi lain di pihak tergugat.

Syarat perubahan gugatan :

  1. Mengajukan perubahan pada sidang pertama yang dihadiri oleh tergugat dan tidak diperkenankan melakukan perubahan diluar hari sidang ataupun pada sidang yang tidak dihadiri oleh tergugat. Syarat seperti ini untuk melindungi kepentingan pihak dari tergugat untuk melakukan pembelaan diri.
  2. Memberikan hak dan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menanggapi
  3. Perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan, namun apabila perubahan dalam kondisi sedemikian rupa sampai harus mengalami perpanjangan proses tahap replik duplik ataupun masuk kedalam kategori menghambat dan mempersulit jalannya pemeriksaan maka harus berkoordinasi dengan hakim untuk memperkirakan secara objektif perubahan yang terjadi.
  4. Persyaratan perubahan gugatan harus di implementasikan secara cermat dan kasuistik

Dalam waktu pengajuan perubahan gugatan tidak boleh dilakukan asal asalan, melainkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Batas waktu pengajuan adanya perubahan gugatan :

  1. Sampai saat perkara telah diputuskan

Selama dalam persidangan berlangsung dan belum ada keputusan dari hakim, maka pihak penggugat memiliki hak penuh untuk melakukan ataupun mengajukan perubahan gugatan. Perubahan gugatan harus menyesuaikan dengan jangka waktu yang layak dan reaslitik agar tidak menghambat penyelesaian perkara ataupun kesewenang wenangan dari pihak penggugat.

  1. Pada saat hari sidang pertama

Sesuai dengan Buku Pedoman yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur mengenai batas jangka waktu pengajuan perubahan hanya boleh dilakukan pada saat sidang pertama diadakan dan kedua pihak dipastikan harus hadir. Adanya perubahan gugatan  ditujukan untuk memperbaikin dan penyempurnakan gugatan yang diajukan.

  1. Sampai saat berada dalam tahap replik – duplik

Batas jangka waktu layak dan memadai dalam menegakkan keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat adalah sampai pada tahap replik – duplik. Perubahan gugatan dalam tahap final ketika pemeriksaan sudah selesai, sehingga tidak bisa melakukan perubahan lagi setelah itu.

Pengajuan gugatan bisa dilakukan dengan cara berdiri sendiri (single gugatan/gugatan tunggal), namun bisa juga dilakukan dengan cara menggabungkan gugatan.

Penggabungan gugatan :

Selain boleh melakukan perubahan pada gugatan, dimungkinkan pula terjadi penggabungan gugatan. Maksud dari penggabungan gugatan adalah beberapa gugatan dijadikan satu dalam satu gugatan dan biasanya disebut juga dengan kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering. Penggabungan gugatan ini diperbolehkan apabila terdapat hubungan erat ataupun koneksitas antara gugatan satu dengan gugatan yang lainnya.

Jenis jenis penggabungan gugatan :

  1. Kumulasi subjektif dimana terdapat lebih dari satu orang penggugat (beberapa penggugat) ataupun lebih dari satu orang tergugat (beberapa tergugat)
  2. Kumulasi objektif dimana penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan (beberapa gugatan) terhadap seorang tergugat
  3. Intervensi dimana terdapat pihak ketiga yang ikut campur dalam suatu proses perkara. Didalam poin intervensi sendiri memiliki 3 macam bagian :
  4. Voeging adalah pihak ketiga membantu dalah satu pihak baik penggugat ataupun tergugat untuk menghadapi pihak lawan. Pada poin intervensi voeging ini, pihak ketiga mempunyai kedudukan sebagai penggugat sekaligus tergugat.
  5. Vrijwaring adalah keberadaan pihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk menjadi penanggung bagi tergugat
  6. Tussencomst adalah masuknya pihak ketiga ketika proses perkara gugatan dalam kondisi sedang berlangsung. Keberadaan pihak ketiga ini untuk membela kepentingannya sendiri sehingga akan langsung berhadapan dengan penggugat sekaligus tergugat. Kondisi ini diperbolehkan terjadi sampai pada proses pemeriksaan dan mulai memasuki ke dalam tahap replik dan duplik

Selain pengajuan gugatan dan penggabungan gugatan, terdapat pula pencabutan gugatan yang bisa saja terjadi.

Pencabutan gugatan :

Tahap pencabutan gugatan boleh dilakukan oleh pihak penggugat untuk mencaput gugatan dalam kondisi sedang atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Ada berbagai macam alasan pencabutan gugatan, diantaranya adalah gugatan yang telah diajukan dalam kondisi tidak sempurna, dalil dalam gugatan tidak kuat ataupun dalil gugatan bertentangan dengan hukum yang ada. Pencabutan gugatan ini merupakan hak dari pihak penggugat karena hak ini melekat dalam diri penggugat.

Contoh surat gugatan perdata :

Dalam proses pembuatan surat gugatan perdata harus memperhatikan format dasar dari penulisan. Dibawah ini adalah contoh surat gugatan perdata yang bisa dijadikan sebagai referensi ataupun pedoman dalam penulisan :

1. Contoh surat gugatan perdata sengketa tanah

Dalam perkara sengketa tanah bisa saja terjadi apabila kedua belah pihak sama sama merasa dirugikan ataupun sama sama merasa berada dalam jalur yang benar. Point sengketa tanah biasanya terjadi pada mantan suami istri, keluarga yang telah bertengkar atau bahkan perebutan harta warisan. Umumnya dalam perkara sengekta tanah, pihak yang kuat adalah yang menang. Dibawah ini adalah contoh surat gugatan perdata sengketa tanah yang bisa dijadikan sebagai referensi :

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 4

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA SENGKETA TANAH 4

2. Contoh surat gugatan perdata wanprestasi

Perkara wanprestasi memiliki arti prestasi buruk dimana tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat ataupun melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dilakukan didalam perjanjian tersebut. Wanprestasi lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kewajiban secara tidak tepat dan dalam waktu tidak selauaknya sehingga merugikan salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan tersebut bisa melakukan penuntutan dengan pemenuhan perjanjian, pembatan ataupun ganti rugi. Contoh penulisan surat gugatan perdata wanprestasi adalah sebagai berikut :

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 4

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA WANPRESTASI 4

3. Contoh surat gugatan perdata hutang piutang

Hutang piutang merupakan kewajiban orang lain untuk melakukan pembayaran, melaksanakan janji untuk membayar sejumlah hutang yang dimiliki kepada pihak yang dihutangi. Dalam koridor hukum perdata, hutang piutang merupakan aturan yang mengatur adanya hubungan antara satu orang dengan orang lain terkait penjanjian hutang piutang. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila terdapat surat perjanjian hutang piutang yang mengikat. Contoh dibawah ini adalah surat gugatan perdata hutang piutang yang bisa dijadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang mengaitkan surat perjanjian hutang piutang tersebut.

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERDATA HUTANG PIUTANG 3

4. Contoh surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk melanggar hukum dan memberikan kerugian terhadap orang lain sehingga orang yang menimbulkan kerugian tersebut harus menganti atas kerugian yang terjadi. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang undang saja melainkan mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak hak orang lain, menentang kewajiban hukumnya sendiri, menentang kesusilaan dan menentang dengan kehati hatian didalam pergaulan masyarakat yang baik. Dibawah ini adalah contoh surat gugatan perdata perbuatan melawan hukum :

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 2

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 2

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 3

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 3

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 4

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 4

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 5

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 5

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 6

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 6

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 7

CONTOH GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 7

5. Contoh surat gugatan perceraian

Setiap orang pasti tidak menginginkan adanya perceraian dalam mahligai pernikahan yang dibina, namun apabila memang harus terjadi pemohon harus mengajukan surat gugatan perceraian. Dibawah ini adalah surat gugatan perceraian yang bisa dipergunakan sebagai pedoman penulisannya :

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 1

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 2

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 3

CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN 3

Demikian informasi terkait berbagai macam surat gugatan perdata, semoga bisa menjadi pedoman dalam penulisan surat tersebut.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.